Pasca Kudeta di Guinea, Para Pemimpin Kudeta Segera Membentuk Pemerintahan Baru

Jakarta - Para tentara yang melakukan kudeta di Guinea pada akhir pekan kemarin telah mengkonsolidasikan pengambilalihan pemerintah dengan mendirikan kantor tentara di delapan daerah utama dan beberapa distrik administratif.

Negara-negara Afrika Barat mengancam menjatuhkan sanksi menyusul penggulingan Presiden Alpha Conde, yang menjabat untuk periode ketiga setelah mengubah konstitusi yang memperbolehkannya kembali menjabat, yang disebut oposisi ilegal.

Blok regional Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) akan menggelar KTT virtual untuk membahas hal tersebut pada Rabu.

Pemimpin kudeta Mamady Doumbouya, mantan perwira di Legiun Asing Prancis, menjanjikan "age baru untuk pemerintahan dan pembangunan ekonomi". Tetapi belum menjelaskan secara pasti apa yang akan terjadi dan tidak memberikan jangka waktu.

"Pemerintah yang akan dilantik adalah persatuan nasional dan akan memastikan transisi politik ini," tulisnya di Twitter, Selasa, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (8/9).

Dalam pengumuman Senin malam, militer meminta kementerian kehakiman untuk melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membebaskan "tahanan politik" sesegera mungkin. Selasa malam, sekitar 20 lawan politik Conde dibebaskan dari tahanan seperti diberitakan AFP.

Beberapa jam setelah memimpin kudeta, Doumbouya muncul di televisi dan menuduh pemerintah melakukan "korupsi endemik" dan "menginjak-injak hak warga negara".

"Kami tidak akan lagi mempercayakan politik kepada satu orang, kami akan mempercayakan politik kepada rakyat," kata Doumbouya.

Pemimpin oposisi utama Guinea, Cellou Dalein Diallo menyatakan dukungannya untuk pemerintahan militer yang baru, dengan harapan akan mengarah pada "demokrasi damai" di negara berpenduduk 13 juta orang itu.

Pada Senin, koalisi oposisi Diallo, ANAD, mendesak militer yang berkuasa untuk mendirikan "lembaga-lembaga sah yang mampu melaksanakan reformasi" dan menegakkan supremasi hukum.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Amerika Serikat Menentang Keras Rencana Israel Membangun 1.300 Rumah Pemukiman Yahudi di Tepi Barat

Jakarta -  Amerika Serikat pada Selasa (26/10) menyatakan menentang keras rencana Israel memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat yang didudukinya dan bahwa tindakan itu merusak masa depan perdamaian antara Israel dan Palestina. Kecaman itu merupakan kritik paling keras yang pernah dilontarkan pemerintah Presiden Joe Biden selama ini terhadap kebijakan Israel menyangkut permukiman. "Kami sangat risau terhadap rencana pemerintah Israel untuk menambah ribuan unit permukiman besok, Rabu, yang banyak di antaranya berada di Tepi Barat ," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Cost saat acara jumpa pers. "Kami sangat menentang perluasan permukiman, yang betul-betul tidak sejalan dengan upaya untuk menurunkan ketegangan dan menjaga ketenangan, dan langkah itu merusak prospek penyelesaian dua-negara," kata Rate. Kedutaan Israel di Washington belum menanggapi permintaan untuk berkomentar. Israel pada Minggu (24/10) menerbitkan tender pembangunan 1.300 rumah baru di...
Baca selengkapnya

Pemerintah Kota Palembang Menargetkan Vaksinasi Capai 70 Persen

Palembang -  Vaksinasi di Palembang sudah mencapai 70 persen target atau sudah mendekati target herd resistance atau kekebalan komunal 75 persen. Hal ini dikatakan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang, Mirza Susanty. "Jika itu dapat terpenuhi 75 persen artinya Palembang sudah berhasil menjalankan program vaksinasi COVID-19 , karena sudah mencapai target herd immunity," katanya, Rabu (17/11). Dia menyebut, pencapaian vaksinasi di Bumi Sriwijaya telah melewati satu juta orang yakni 1.240.849 sasaran berdasarkan information mingguan dari Dinkes Palembang. Hal ini membuktikan semua sasaran sudah mendapatkan vaksinasi di sejumlah fasilitas kesehatan. "Beberapa tempat vaksinasi massal yang diselenggarakan Dinkes maupun beberapa lintas organisasi, dan juga program Presiden sudah mencapai target vaksinasi untuk satu juta orang," katanya. Mirza membeberkan, pencapaian 70 persen itu termasuk penerima vaksin untuk kategor...
Baca selengkapnya

Pemimpin Tertinggi China Xi Jinping Mengatakan Negaranya Tak Ada Niat Menguasai Laut China Selatan

Jakarta -  Presiden China, Xi Jinping menyampaikan pada Senin, negaranya tidak ingin mendominasi Asia Tenggara atau menggertak tetangganya di tengah gesekan di Laut China Selatan. Hal itu disampaikan dalam konferensi online dengan anggota ASEAN, yang diadakan untuk menandai peringatan 30 tahun hubungan antara China dan kelompok negara Asia Tenggara itu. China berulang kali berusaha mengatasi kekhawatiran terkait meningkatnya kekuatan dan pengaruhnya di kawasan itu, khususnya klaimnya atas hampir seluruh Laut China Selatan yang juga diklaim sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina. "China dengan tegas menentang hegemonisme dan politik kekuasaan, ingin menjaga hubungan persahabatan dengan tetangganya dan bersama-sama memelihara perdamaian abadi di kawasan itu dan sama sekali tidak ingin menguasai atau bahkan, menggertak (negara tetangga) yang kecil," jelasnya, dikutip dari AP, Selasa (23/11). Pernyataan Xi disampaikan beberapa hari setelah kapal pa...
Baca selengkapnya