Pemimpin Tertinggi China Xi Jinping Mengatakan Negaranya Tak Ada Niat Menguasai Laut China Selatan
Jakarta - Presiden China, Xi Jinping menyampaikan pada Senin, negaranya tidak ingin mendominasi Asia Tenggara atau menggertak tetangganya di tengah gesekan di Laut China Selatan.
Hal itu disampaikan dalam konferensi online dengan anggota ASEAN, yang diadakan untuk menandai peringatan 30 tahun hubungan antara China dan kelompok negara Asia Tenggara itu.
China berulang kali berusaha mengatasi kekhawatiran terkait meningkatnya kekuatan dan pengaruhnya di kawasan itu, khususnya klaimnya atas hampir seluruh Laut China Selatan yang juga diklaim sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina.
"China dengan tegas menentang hegemonisme dan politik kekuasaan, ingin menjaga hubungan persahabatan dengan tetangganya dan bersama-sama memelihara perdamaian abadi di kawasan itu dan sama sekali tidak ingin menguasai atau bahkan, menggertak (negara tetangga) yang kecil," jelasnya, dikutip dari AP, Selasa (23/11).
Pernyataan Xi disampaikan beberapa hari setelah kapal patroli laut China memblokir dan menyemprotkan meriam air ke dua kapal Filipina yang membawa pasokan untuk pasukan di beting Laut China Selatan yang disengketakan dan memaksa mereka untuk kembali.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyoroti insiden itu dalam sambutannya dalam konferensi tersebut.
"Kami mengecam kejadian baru-baru ini di Beting Ayungin dan sangat prihatin dengan perkembangan serupa lainnya," kata Duterte.
Duterte juga meminta China menghormati Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang menetapkan hak maritim dan hak berdaulat atas zona maritim, bersama dengan putusan arbitrase Den Haag 2016 yang sebagian besar membatalkan klaim Laut China Selatan China. China menolak untuk mengakui keputusan itu.
"Kita harus sepenuhnya memanfaatkan perangkat hukum ini untuk memastikan bahwa Laut China Selatan tetap menjadi lautan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran," kata Duterte.
Pada Senin, Filipina mengerahkan kembali dua kapal pengangkut barangnya untuk mengirim pasokan makanan bagi marinir yang bertugas di Beting Thomas Kedua di atas kapal perang period Perang Dunia II yang sengaja kandas pada 1999 dalam upaya untuk memperkuat klaim negara tersebut. Kapal-kapal China telah mengepung beting tersebut dan menuntut Filipina untuk menarik kapal BRP Sierra Madre itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menegaskan kembali posisi China yang menolak putusan arbitrase 2016 dan mengklaim "kedaulatan teritorial dan hak dan kepentingan maritim di Laut China Selatan didukung oleh dasar sejarah dan hukum yang memadai."
"Setiap upaya untuk menantang kedaulatan dan kepentingan China tidak akan berhasil," kata Zhao kepada wartawan.
"Saat ini, situasi di perairan yang relevan di Laut China Selatan umumnya tenang, dan China dan Filipina menjaga komunikasi yang erat."
Hal itu disampaikan dalam konferensi online dengan anggota ASEAN, yang diadakan untuk menandai peringatan 30 tahun hubungan antara China dan kelompok negara Asia Tenggara itu.
China berulang kali berusaha mengatasi kekhawatiran terkait meningkatnya kekuatan dan pengaruhnya di kawasan itu, khususnya klaimnya atas hampir seluruh Laut China Selatan yang juga diklaim sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina.
"China dengan tegas menentang hegemonisme dan politik kekuasaan, ingin menjaga hubungan persahabatan dengan tetangganya dan bersama-sama memelihara perdamaian abadi di kawasan itu dan sama sekali tidak ingin menguasai atau bahkan, menggertak (negara tetangga) yang kecil," jelasnya, dikutip dari AP, Selasa (23/11).
Pernyataan Xi disampaikan beberapa hari setelah kapal patroli laut China memblokir dan menyemprotkan meriam air ke dua kapal Filipina yang membawa pasokan untuk pasukan di beting Laut China Selatan yang disengketakan dan memaksa mereka untuk kembali.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyoroti insiden itu dalam sambutannya dalam konferensi tersebut.
"Kami mengecam kejadian baru-baru ini di Beting Ayungin dan sangat prihatin dengan perkembangan serupa lainnya," kata Duterte.
Duterte juga meminta China menghormati Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang menetapkan hak maritim dan hak berdaulat atas zona maritim, bersama dengan putusan arbitrase Den Haag 2016 yang sebagian besar membatalkan klaim Laut China Selatan China. China menolak untuk mengakui keputusan itu.
"Kita harus sepenuhnya memanfaatkan perangkat hukum ini untuk memastikan bahwa Laut China Selatan tetap menjadi lautan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran," kata Duterte.
Pada Senin, Filipina mengerahkan kembali dua kapal pengangkut barangnya untuk mengirim pasokan makanan bagi marinir yang bertugas di Beting Thomas Kedua di atas kapal perang period Perang Dunia II yang sengaja kandas pada 1999 dalam upaya untuk memperkuat klaim negara tersebut. Kapal-kapal China telah mengepung beting tersebut dan menuntut Filipina untuk menarik kapal BRP Sierra Madre itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menegaskan kembali posisi China yang menolak putusan arbitrase 2016 dan mengklaim "kedaulatan teritorial dan hak dan kepentingan maritim di Laut China Selatan didukung oleh dasar sejarah dan hukum yang memadai."
"Setiap upaya untuk menantang kedaulatan dan kepentingan China tidak akan berhasil," kata Zhao kepada wartawan.
"Saat ini, situasi di perairan yang relevan di Laut China Selatan umumnya tenang, dan China dan Filipina menjaga komunikasi yang erat."
Komentar
Posting Komentar